MEWUJUDKAN PENDIDIKAN ISLAMI DI ACEH

Oleh Tabrani Yunis (Pengurus ISPI Daerah Banda Aceh, Director Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh)
Rasa tidak puas masyarakat kita terhadap kemajuan pendidikan formal di Aceh, selama ini masih saja terbaca dan terdengar dari berbagai forum dan media. Mulai dari forum diskusi, worlshop, seminar hingga pada forum konferensi. Mulai dari media cetak hingga media elektronik dan internet. Hingga kini perbincangan tentang perkembangan pendidikan di Aceh masih menjadi isu hangat untuk dibicarakan oleh para pihak dari berbagai kalangan, baik interen seperti kalangan dinas pendidikan, majelis pendidikan, praktisi pendidikan baik dosen maupun guru. Secara lingkup eksteren adalah kalangan masyarakat umum yang menjadi penikmat pendidikan. Berbagai kritik dan bahkan hujatan ditujukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan di Aceh. Pemda dan jajarannya dipandang belum mampu mewujudkan cita-cita atau visi pendidikan Aceh yang Islami.

Profesor darwis A Soelaiman dalam tulisannya di harian Serambi Indonesia 15 Maret 2010. Menyimak isi tulisan beliau, kita menemukan rasa kecewa beliau berupa berkurangnya keyakinan terhadap perkembangan pendidikan di Aceh. Menurut beliau keyakinan itu berkurang dan harapan untuk melihat terjadinya perbaikan mutu pendidikan di Aceh menjadi meluntur, setelah melihat beberapa kecenderungan yang terjadi dalam menyusun rencana pembangunan pendidikan tahun 2009 dan 2010 (yang sudah dibuat pada tahun sebelumnya) tidak lagi berpedoman pada Renstra. Padahal dalam Pergub No. 26 Tahun 2007 tentang Renstra Pendidikan itu jelas disebutkan bahwa Renstra pendidikan ini merupakan pedoman dasar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran seluruh kegiatan pembangunan pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh selama lima tahun mendatang.

Lebih lanjut, kekhawatiran Profesor Dawris A. Soelaiman terkait dengan realisasi dari komitmen untuk melaksanakan pendidikan islami di Aceh. Sebenarnya begitu erat hubungan antara pendidikan dengan pelaksanaan syariat islam karena pendidikan merupakan salah satu instrumen pelaksanaan syariat islam itu. Sesungguhnya adalah moment yang sangat tepat ketika pada tahun 2002 secara formal ditetapkan berlakunya syariat islam di Aceh, segera pula diikuti dengan komitmen untuk melaksanakan system pendidikan islami sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 23 Tahun 2002. Sayang sekali upaya pelaksanaan pendidikan Islami belum cukup menjadi komitmen masyarakat dan demikian juga halnya dengan pelaksanaan syariat Islam, sehingga tidak heran apabila gejala krisis moral belum pernah berkurang adanya
Kekecewaan Profesor Darwis A. Soelamain tersebut, pada hakikatnya juga kekecewaan kita. Kita adar bahwa ketika Aceh menerapkan Syariat Islam, penerapan ini harus didukung secara sinergis oleh lembaga pendidikan formal dan non formal ( luar sekolah) yang ada di Aceh. Pendidikan Aceh yang Islami adalah konsep ideal bagi Aceh untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan pendidikan yang berilmu dan berakhlak islami. Artinya, penerapan pendidikan Aceh yang Islami, juga diartikan merubah iklim di lembaga-lembaga pendidikan formal dan on formal menjadi Islami dengan menjalan prinsip amar makruf nahi mungkar. Di lembaga pendidikan apakah keluarga, sekolah dan masyarakat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai keisalam bukan saja diajarkan, tetapi dijalankan secara ideal. Jadi, pendidikan Aceh yang Islami bukan dengan hanya merubah nama atau mengutamakan simbul-simbul keislaman yang tidak membumi, akan tetapi benar-benar diamalkan dan dilaksanakan dalam semua proses kehidupan nyata.

Nah, mengingat bahwa melakukan sebuah perubahan, baik evolusioner maupun revolusioner, selalu dihadapkan dengan tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka pemerintah daerah dan jajarannya dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh beserta Majelis Pendidikan Aceh harus menyiapkan konsep dan format pendidikan Aceh yang Islami itu secara matang dan sungguh-sungguh. Jangan hanya melahirkan konsep premature dan politis. Karena menjalankan model pendidikan yang Islami, adalah sebuah proses pendidikan yang selalu harus menyesuaikan antara kata dan perbuatan. Kita harus selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah, seperti korupsi dan lain-lain.

Jadi, tantangannya cukup besar. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami dibutukan dukungan dari semua pihak, bukan hanya pemerinta, tetapi seluruh rakyat Aceh, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak-pihak luar di mana saja. Ketika dukungan-dukungan secara moral dan finansial itu ada, maka dibutuhkan pendekatan yang holistic dan penuh kesadaran yang dapat merubah paradigma berfikir dan bertindak secara kreatif, innovatif dan islami. Karena konsep pendidikan Islami bukan saja pada konsep membangun kualitas ilmu seseorang, akan tetapi membangun ualitas moral atau ahklak masyarakat Aceh menjadi Islami. Maka, perlu semuanya diperjelas. Dengan demikian, wujud pendidikan Aceh yang Islami akan benar-benar membumi dan membangun kesadaran dan akhlak mulia dari proses pendidikan tersebut.

Ketika iklim pendidikan itu dirubah dari yang tidak Islami menjadi Islami, banyak hal yang harus disiapkan. Namun kunci dari perubahan tersebut ada pada penyiapan tenaga edukatif. Bagaimana menyiapkan guru yang mahir dan menguasai content, juga mahir, kreatif, innovatif dalam methodology. Karena selama ini setiap kali ada perubahan kurikulum secara nasional, tidak diikuti dengan penyiapan guru yang mampu mengimplementasikan kurikulum atau perubahan baru tersebut. Untuk itu, ketika pemerintah daerah, dinas pendidikan, majelis pendidikan daerah dan pihak yang berwenang menyusun content pembelajaran yang Islami, maka harus dirancang atau dicari methodology yang kreatif, innovatif dan islami untuk diterapkan oleh guru dalam menjalankan proses pembelajaran di semua level pendidikan di Aceh. Di sinilah, letak pentingnya menyiapkan tenaga edukatif yang handal untuk mewujudkan visi pendidikan Aceh yang Islami.

Secara content yang akan diajarkan dan diterapkan, kita bisa menggali dari lembaga-lembaga pendidikan yang potensial di Aceh seperti pesantren, dayah, Madrasah dan sebagainya. Sumber utama untuk content adalah Al-Quran dan hadist. Dengan demikian, proses pembelajaran semua mata pelajaran bisa diintegrasikan secara apik dalam pembelajaran yang islami, bukan bernuansa islam dan symbol-simbol belaka.

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa kita cukup kaya dengan content pembelajaran agama islam di negeri Serambi Makkah ini. Untuk itu, menentukan methodology yang kreatif, innovatif dan Islami harus diupayakan segera. Pemerintah daerah atau dinas pendidikan dan lembaga terkait bisa mengadopsi model-model pembelajaran kreatif, innovatif dan islami yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga pendidikan yang ada di daerah ini. Bisa pula dengan belajar ke luar daerah bahkan bisa ke Singapore seperti yang dilakukan oleh sekolah Fajar Hidayah. Belajar ke luar di sini, bukan untuk mempelajari content, tetapi belajar tentang methodology pembelajaran yang kreatif, innovatif dan aplikatif. Karena dalam prinsip orang Islam, tidak ada larangan untuk belajar sesuatu yang tidak kita ketahui sampai ke negero Cina. Bukankah ketika dahulu Rasullah Muhammad SAW, menganjurkan kita menuntut ilmu sampai ke negeri China? Nah, selama ini juga kita banyak mengirimkan mahasiswa Aceh le luar negeri untuk belajar, kita sendiri tidak pernah bertanya apakah ilmu dan ketrampilan yang mereka pelajari di Jerman, Amerika, Autralia, Inggris dan sebagainya itu akan sesuai dengan konteks Aceh yang sedang membangun pendidikan Aceh yang Islami?

Kini saatnya kita meluruskan saf, menyamakan visi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang islami, mengingat perubahan moralitas yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Ini tantangan berat bagi dunia pendidikan dan konsekwensi penerapan syariat Islam di Aceh. Jadi, tidak bisa hanya dengan ikrar saja. Oleh sebab itu, pilihan utama yang harus direformasi adalah dunia pendidikan, formal, non formal atau luar sekolah. Kedua institusi pendidikan ini, harus diubah baik content maupun methodology. Percaya atau tidak, bahwa kedua institusi pendidikan ini memegang peranan penting dalam menegakkan syariat islam, di samping dukungan dari para pihak, terutama dukungan moral dan spiritual rakyat Aceh sendiri serta dukungan dari luar Aceh dalam berbagai bentuk. Pendidikan formal dan non formal adalah kunci bagi perubahan itu.

Dalam melakukan perubahan kita juga harus berfikir dan berperilaku lebih terbuka, namun tetap kritis. Karena sesungguhnya banyak pihak yang secara konsep dan aplikasi mau mendukung pelaksanaan pendidikan yang islami tersebut. Ada beberapa lembaga pendidikan di Aceh yang selama ini sudah berpengalaman menerapkan konsep pendidikan islami tersebut. Apalagi di Aceh ada sekolah-sekolah yang dikelola secara islami. Kita mengenal Fatih school, Pesantern ini dan itu. Bahkan juga ada lembaga pendidikan islam terpadu seperti Fajar Hidayah yang sudah melatih ribuan guru di Aceh dengan methodology Fahmul Quran. Sebuah methodology pembelajarn yang sangat kreatif, innovatif, berperspektif lingkungan serta dilakukan dengan cara-cara yang sangat Islami. Selayaknya, model yang diterapkan di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan agama dan umum seperti yayasan fajar Hidayah bisa kita adopsi. Ini adalah sebuah potensi yang harus kita manfaatkan kalau benar bahwa kita ingin menerapkan pendidikan Aceh yang Islami.

Agaknya, kita memang tidak bisa menunggu segalanya bisa berjalan secara sempurna (perfect) ketiak kita mau memulainya. Untuk mewujudkan itu, kita sudah bisa mulai sekarang, apalagi dana pendidikan Aceh secara finansial bisa mendukung upaya penyiapan guru yang kreatif, innovatif dan islami. Saatnya kita mulai merubah perilaku hipokrit atau munafiq, dalam membangun pendidikan Aceh yang islami. Untuk itu semua pihak, baik orang tua, lembaga pendidikan, pemerintah, ulama dan semua orang secara sungguh-sungguh committed mewujudkan pendidikan yang Islami di Aceh. Insya Allah kita pasti bisa, asal mau.

Tabrani Yunis
Director Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Tulisan lain yang berkaitan: