Desain Manajemen Mengusahakan dan Menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional Sesuai dengan UUD 1945

Thursday, 15 August 2013 (14:15) | 1,942 views | Print this Article

cccOleh Prof. Dr. H. Soedijarto, MA
Ketua Dewan Pembina ISPI

Makalah Utama dalam Seminar Nasional ISPI 2010

Pendahuluan
Sengaja penulis mengubah judul yang diminta panitia yaitu “Redesain Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, karena para pendiri republik merancang diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” (setelah amandemen ke-4 UUD 1945 menjadi “sistem pendidikan nasional”) jadi yang nasional itu sistem pendidikannya, tidak lain karena pendiri republik sadar bahwa Negara bangsa Indonesia yang dirancang dan diwujudkan setelah proklamasi adalah wujud sistem kenegaraan yang belum pernah ada di bumi nusantara dan belum pernah dialami bahkan oleh para perumusnya sendiri.

UUD 1945 yang menggariskan sistem kenegaraan yaitu Negara kebangsaan, bukan Negara suku seperti Negara Balkan atau Negara Agama seperti Iran dan bukan Negara Ras (seperti Israel), yang berbentuk republik yang demokratis yang berkeadilan sosial dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, atau Negara Pancasila, adalah suatu sistem kenegaraan yang belum pernah ada di bumi nusantara. Hakekatnya para pendiri republik tidak kalah imajinatifnya dengan para pendiri Negara Amerika Serikat yang merancang Negara Republik, yang sejak Republik Athena belum ada dalam sejarah peradaban dunia, apa lagi yang memiliki UUD, tetapi berkat dukungan sistem pendidikannya akhirnya Amerika Serikat menjadi Negara bangsa yang maju dan bermartabat.

Atas dasar itu nampaknya para pendiri republik sadar bahwa agar Negara Pancasila itu dapat terwujud di bumi nusantara, di tetapkanlah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu misi penyelenggaraan Pemerintah Negara, dan menetapkan diusahakan dan diselenggarakannya “satu sistem pengajaran nasional” (sistem persekolahan) serta memajukan kebudayaan nasional sebagai kewajiban pemerintah merupakan bukti betapa para pendiri republik seperti Thomas Jefferson (A.S), Otto Von Bismarck (Jerman), dan Meizi (Jepang), menganut paradigma “Build Nation Build School”.

Pertanyaannya “bagaimana sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional di manaj (dirancang, diorganisasikan, dimonitor, dan dipimpin?)

Sebelum menjawab pertanyaan utama ini tulisan ini akan mengulas “wujud Negara Pancasila yang dirancang pendiri republik”, selanjutnya makna mencerdaskan kehidupan bangsa, serta landasan konstitusional penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.

II. Wujud Negara Pancasila yang Dirancang oleh Pendiri Republik
Menurut kesaksian Bung Hatta, panitia Sembilan merumuskan Pembukaan UUD 1945 sebagai deklarasi kemerdekaan yang secara garis besar merumuskan wujud Negara Pancasila, acuannya adalah Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Karena itu dalam memberikan makna Pancasila, penulis tidak berangkat dari rumusan P4 tetapi dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 yang terkenal dengan “Lahirnya Pancasila”.

Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 , menurut hemat saya, bukan hanya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara, melainkan sebagai ideologi negara mengandung konsepsi wujud bangunan negara Indonesia yang hendak dikembangkan di atas landasan Pancasila. Atau dengan kata lain, Pancasila yang digariskan Bung Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 bukan semata-mata rumusan lima sila yang oleh sementara orang sering dianggap terlatu abstrak, melainkan juga suatu gambaran wujud negara Indonesia merdeka. Atas dasar pemahaman penulis ini, penulis berpendapat bahwa agar kita dapat memahami Pancasila sebagai ideologi negara, kita perlu terlebih dulu memahami wujud bangunan negara yang dicita-citakan Bung Karno tersebut.

Dari Pidato Lahirnya Pancasila, struktur wujud bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno pada hakekatnya bercirikan lima karakteristik sebagai berikut:

Pertama, Negara Indonesia yang merdeka adalah negara kebangsaan (Nation State) – suatu negara yang mengatasi batas-batas ras dan agama yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wujud negara kebangsaan yang digariskan oleh Bung Karno memang pernah ada pada jaman Sriwijaya dan Majapahit, tetapi wujud negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno belum pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang didukung oleh seluruh rakyat yang memiliki satu tujuan yang sama, pengalaman kolektif sejarah yang sama dan yang berada dalam satuan gugusan wilayah yang secara geopolitik sangat strategis. Terancamnya integrasi nasional, baik secara sosial, politik dan teritorial yang kita hadapi pada saat ini, tidak lain karena banyak pemimpin melupakan hakekat negara Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang masih periu diwujudkan dan dipertahankan sebagai cita-cita, serta dibangun dan dikembangkan untuk menjadi negara kebangsaan modern yang kokoh, stabil, cerdas, dan bermartabat. Untuk itulah perlu dipertahankan bentuk negara kesatuan, untuk itu pulalah perlu dilaksanakan dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional dan perlu terus dimajukannya kebudayaan nasional.

Kedua, Negara kebangsaan yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi demokrasi yang dibangun bukanlah demokrasi gaya Yunani Kuno, melainkan demokrasi perwakilan yang mengutamakan permusvawaratan perwakilan untuk mencari konsensus. Bukan demokrasi liberal yang berdasarkan filosofi free-fight liberalism yang semangatnya adalah untuk mengalahkan lawan politik dan merebut kekuasaan, dan melainkan semangat menemukan konsensus nasional untuk keutuhan bangsa, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam Pidato Lahirnya Pancasila Bung Karno menyatakan:

”Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terufama yang Islam, setujuilah prinsip nomor tiga ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah candradimuka, katau tidak ada perjuangan paham di dalamnya.”

Jelaslah kiranya bahwa Bung Karno mencita-citakan negara kebangsaan yang demokratis. Tetapi, demokrasi yang diusulkan adalah demokrasi perwakilan. Bahkan beliau memandang bahwa sebagai pengejawantahan adanya demokrasi dalam badan perwakilan itu akan selalu terjadi perjuangan yang hebat, tetapi perjuangan itu untuk mencapai yang terbaik untuk kepentingan rakyat seluruhnya, untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia. Bila kita kaitkan ajaran ini dengan situasi sekarang, tampak jelas betapa perdebatan yang sengit yang terjadi di DPR adalah sesuatu yang wajar sepanjang semangatnya bukan semata-mata untuk mengalahkan dan mengambil alih kekuasaan demi kepentingan golongan. Dan karena kita menganut demokrasi perwakilan seyogyanya rakyat pemilih mempercayakan sepenuhnya kepada para wakil rakyat yang telah terpilih untuk memperjuangkan cita-cita rakyat secara bijaksana, dan tidak perlu memberi tekanan terlalu berat sehingga hasil yang dicapai bukan demi hikmah kebijaksanaan melainkan dapat hanya memenuhi tekanan yang mengancam yang menakutkan, yang belum tentu memiliki arti strategis jangka panjang bagi kepentingan nasional.

Ketiga, Negara kebangsaan yang demokratis yang dicita-citakan Bung Karno juga bukan negara yang menganut free-fight liberalism dalam sistem ekonominya, melainkan negara kebangsaan yang demokratis dan bercita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sosio demokrasi. Karakteristik yang ketiga ini yaitu yang hakekatnya adalah negara kesejahteraan seperti yang dijanjikan dalam kalimat akhir Pembukaan UUD1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pasal-pasal 27 dan 33 UUD 1945, nampaknya selama ini tidak sepenuhnya dijadikan landasan untuk membangun satu sistem ekonomi nasional. Disadari sikap anti kapitalisme yang dianut kaum sosialis yang berakar kepada pengalaman praktek kapitalisme abad ke-18 dan 19 yang merupakan induk imperialisme tidak dapat serta merta dipertahankan. Perkembangan kapitalisme global yang telah menguasai sepenuhnya kehidupan dan tata hubungan ekonomi dan politik dunia tidak dapat dilawan dengan sikap anti kapitalisme gaya kaum sosialis dan komunis pada era Pra-Perang Dunia II, melainkan perlu dihadapi dengan mengembangkan sistem ekonomi nasional yang benar-benar kokoh dan kenyal yang dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, dikembangkannya satu sistem ekonomi nasional sebagai jalan ketiga yaitu dengan memajukan semua kegiatan ekonomi, baik ekonomi dengan kapital besar, menengah dan kecil, industri besar dengan teknologi mutakhir dan industri kecil serta industri rumah tangga, secara sinergis saling bergantung satu sama !ain. Bukan suatu kondisi ekonomi majemuk, yaitu suatu keadaan dimana kaum kapital besar dan industri besar, menengah, kecil dan kerakyatan masing-masing tidak saling bergantung, dimana yang menjadi korban adalah kegiatan ekonomi rakyat yang selalu menjadi konsumen ekonomi kapital besar tetapi produksinya tidak menyentuh dan tidak tersalur ke dimensi ekonomi berkapital besar. Tanpa menata suatu sistem ekonomi yang demikian sukar diharapkan bahwa cita-cita Bung Karno untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat tercapai.

Empat, Sejak dini, bahkan sebelum menyajikan Pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno telah berulangkali mengemukakan pentingnya hubungan internasional yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi. Pandangan ini dipertegas dalam Pidato Lahirnya Pancasila dengan menyatakan “Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”, karena karakter keempat dari wujud negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang mencintai perdamaian, yang ikut serta dalam membangun ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Bukan suatu tatanan dunia yang aturannva didikte negara-negara maju, seperti yang kita alami sekarang ini.

Lima, Bung Karno sadar bahwa keberhasilan kita membangun negara kebangsaan yang demokratis, yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mampu secara aktif ikut serta menciptakan ketertiban dunia akan ditentukan oleh ridho Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, ciri khas kelima dari negara kebangsaan Indonesia yang modern adalah bahwa negara Indonesia adaiah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Tentang wujud dari negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bung Karno menyatakan:

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita ber-Tuhan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan-Nya dengan cara leiuasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berbudaya, yakni yang tidak ada egoisme agama”.
Selanjutnya, Bung Karno secara lebih tersurat menyatakan:

“Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan : bahwa phnsip kelima dari negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang menghormati satu sama lain”.

Saya berpandangan bahwa Pancasila yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila bukan hanya rumusan dasar negara, melainkan sekaligus menggambarkan kerangka dari wujud karakteristik dari kerangka bangunan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dewasa ini nampaknya ajaran yang telah dituangkan datam Pembukaan UUD 1945 ini kurang dipahami bahkan sering hanya dijadikan bumbu retorika politik atau dalam kalimat Prof Kunto Wibisono (23 Mei 2001), “sebagai rangkaian terminologi dan phraseologi yang bobot dan tekanannya lebih diarahkan sebagai media politik,” tanpa benar-benar didalami untuk dapat menterjemahkannya dalam hukum dasar, dan berbagai ketentuan penyelenggaraan negara bangsa di segala bidang kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Hal ini benar-benar saya rasakan dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR Rl yang membahas Amandemen UUD 1945.

Kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan Bung Karno, menururt pandangan saya, hakekatnya adalah negara kebangsaan modern yang demokratis, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berkeadilan sosial, yang menjunjung tinggi HAM dan perdamaian dunia serta yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Kerangka dasar bangunan negara ini pada tahun 1945 barulah merupakan cita-cita yang harus diisi dengan kelembagaan dan infrastruktur serta manusianya. Untuk itu perlu ditempuh suatu perubahan radikal (revolusioner) dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang berbhinneka ketunggal ika, dan masyarakat tradisional dan feodal menuju masyarakat yang modern dan demokratis. Untuk itu Bung Karno secara sadar mengajarkan kepada kita bahwa kita menghadapi “a summing-up of many revolutions in one generation.” Ini bermakna bahwa perubahan dan pembaharuan yang perlu kita lakukan meliputi hampir semua dimensi kehidupan masyarakat negara bangsa, sosial, budaya, ekonomi, politik dan iptek. Dalam kaitan inilah kita memandang berbagai kelembagaan politik, sosial, budaya, ekonomi dan manusianya perlu secara sinergik dan sistemik ditata dan dikembangkan untuk mengisi kerangka bangunan negara Indonesia merdeka yang dirancang oleh Bung Karno seperti digariskan dalam Pidato 1 Juni 1945 yang hari ini kita peringati.

Kalau kita amati perjalanan Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang kita menyaksikan betapa kita di bidang politik telah mencoba-coba menganut sistem dan struktur politik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka bangunan negara bangsa yang dicita-citakan Bung Karno. Sejak November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 kita menganut sistem multi partai dan sistem parlementer yang hakekatnya menjiplak sistem politik negeri BeIanda.

Dalam bahasanya Verba (Civic culture), suatu sistem politik yang tidak “congruent” dengan budaya politik masyarakat. Sejak 5 Juli 1959 sampai 1966, kita menganut sistem demokrasi terpimpin, dan dari tahun 1966 sampai tahun 1998 kita menganut sistem politik yang sangat terpimpin dengan pembatasan jumlah organisasi sosial politik. Sejak 1998 semua pemimpin berjanji untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 yang hakekatnya merupakan intisari ajaran Bung Karno yang tertuang dalam Pidato Lahirnya Pancasila, tentang kerangka wujud negara Indonesia merdeka. Namun, kalau kita ikuti secara cermat para elit dan pemikir politik yang menguasai media massa dan wacana politik nampak tidak memahami hakekat ajaran yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak konsistennva pola pikir sementara pemimpin politik dan pakar Ilmu politik dan hukum dengan cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini, menurut hemat saya, merupakan akar dari kemelut politik dan sukarnya membangun sistem politik yang stabil. Untuk itu, adalah tanggung jawab kita semua, terutama yang bertanggung jawab bagi terselenggaranya pendidikan nasional untuk secara sistematis merancang dan menyelenggarakan pendidikan nasional sebagai wahana proses transformasi budaya menuju berkembangnya budaya poiitik yang berakar kepada cita-cita negara Pancasila yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tidak diterjemahkannya secara sungguh-sungguh cita-cita negara Pancasila yang diajarkan Bung Karno juga dapat diperhatikan dalam pengembangan sistem ekonomi. Dengan dalih globalisasi, pembangunan sistem ekonomi kita nampak tidak memperhatikan kaidah dasar bagi terwujudnya negara kesejahteraan sebagai yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945. Trilogi Pembangunan yang ditempuh selama Orde Baru, dimensi pemerataannya tidak lebih dari upaya pemberian bagian dari hasil pembangunan, tetapi bukan upaya memberdayakan ekonomi rakyat untuk menjadi bagian dari satu kesatuan sistem ekonomi nasional. Nampaknya semangat ini belum berubah sampai sekarang. Dengan dianutnya sistem ekonomi pasar bebas, nasib Indonesia sama dengan nasib rakyat marhaen (petani kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan pekerja / karyawan yang berpenghasilan tetap), yaitu tetap sebagai kaum pinggiran yang selalu terkena dampak gejolak ekonomi. Upaya untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan manusia Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi modern, seperti kemampuan mengolah dan mengelola sumber daya alam, kemampuan mengembangkan teknologi, kemampuan menghasilkan produk yang bermutu (pertanian, manufaktur atau kerajinan), kemampuan mengelola modal secara efisien, dan kemampuan berdagang secara kompetitif sebagai basis bagi pembangunan ekonomi nasional yang kenyal terhadap goncangan dan yang terintegrasi sebagai suatu sistem ekonomi sama sekali tidak dilaksanakan.

Salah satu faktor penyebab terpuruknya kehidupan politik dan ekonomi, yang bertolak belakang dengan cita-cita negara yang digariskan Bung Karno adalah diabaikannya upaya menjadikan pendidikan nasional sebagai wahana untuk menunjang terjadinya transformasi budaya menuju tegaknya negara kebangsaan yang berperadaban tinggi.

III. Makna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Sasaran Penyelenggaraan Satu Sistem Pendidikan Nasional
Sering orang memaknai amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sama dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan apapun mutu pendidikannya. Karena itu kesempatan memperoleh pendidikan diperluas. Tetapi kenyataannya walaupun kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkatan SD sudah berada diatas 96 % dan SMP di atas 70 %, serta Perguruan Tinggi diatas 10 %, tetapi kehidupan bangsa yang cerdas belum atau masih jauh dari dari terwujud. Hal ini disebabkan karena lembaga pendidikan kita dari SD sampai Perguruan Tinggi hanyalah berupa gedung sekolah, tanpa peralatan, tanpa buku, tanpa lapangan olah raga dengan guru yang kurang terjamin kesejahteraannya.

Penelitian UNESCO pada tahun 1996 menemukan bahwa mutu pendidikan semacam ini, yang pada umumnya terdapat dinegara berkembang bukan hanya tidak bermakna bagi pencerdasan kehidupan bangsa tetapi sebaliknya akan melahirkan masalah baru bagi bangsa tersebut.

Penulis berpandangan bahwa tanpa memahami latar belakang sejarah Indonesia dan perkembangan sejarah peradaban dunia yang sejak “Renaisance” melalui industrialisasi terus melaju menjadi peradaban moderen, kita akan sukar memahami pesan yang terkandung dalam kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pada saat dunia Barat sejak abad ke-17 melalui Renaisance dan industrialisasi mendorong lahirnya negara-negara kebangsaan, dan pada pertengahan abad ke-20 setelah melalui dua perang dunia peradaban dunia didominasi oleh nilai-nilai budaya Barat baik politik, ekonomi, dan IPTEK, yang kemudian menjadi nilai-nilai peradaban moderen. Indonesia sebaliknya sejak abad ke-17 mulai secara bertahap berada dibawah kekuasaan penjajah dan mulai permulaan abad ke-20 sepenuhnya dibawah kekuasaan penjajah. Secara kultural penghuni Nusantara tetap berada dalam kehidupan tradisional dan tidak tersentuh oleh peradaban moderen yang rasional, demokratik, dan berorientasi IPTEK. Dalam perspektif ini pada tahun 1945 Indonesia tertinggal sekitar 400 tahun. Karena itu makna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pandangan penulis hakekatnya adalah gerakan mentransformasi budaya Indonesia dari tradisional dan feodalistik menjadi budaya moderen, rasional, demokratis, dan berorientasi IPTEK.

Semangat “Ada Hari Ada Nasi”, “Kalau takut dilembur pasang jangan berumah ditepi pantai” dan “Ana Bapang den Simpangi (kalau ada hambatan/masalah dihindari)”, harus berubah menjadi “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung” atau dalam bahasa Toynbee “A problem is a challenge, and a challenge is chance for progress”. Mengubah sikap hidup dari tradisional, irrasional, feodalistik, dan menerima nasib, menjadi manusia yang percaya diri dalam menghadapi tantangan memerlukan proses transformasi budaya atau dalam bahasa Bung Karno “our revolution is a summing up of many revolution in one generation”, suatu perubahan yang meliputi berbagai dimensi kehidupan baik politik, ekonomi, social budaya, dan IPTEK.

Dalam kaitan ini, semua Negara yang kemudian menjadi Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, kemudian disusul oleh Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan China adalah Negara-negara yang memulai pembangunannya dengan mendudukkan sector pendidikan sebagai prioritas utamanya. Karena itu para pendiri Republik yang adalah cendekiawan terpelajar menetapkan kewajiban Pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” atau sistem persekolahan, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia (pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen). Disayangkan bahwa lebih dari enam puluh tahun setelah UUD 1945 disyahkan oleh para pendiri Republik, amanat yang mewajibkan Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pengajaran nasional dan memajukan kebudayaan nasional, terutama setelah lengsernya para pendiri Republik dari gelanggang penyelenggaraan pemerintahan Negara, diabaikan. Padahal melalui perubahan keempat UUD 1945 10 Agustus 2002, amanat tersebut dipertegas dan diperluas yaitu dengan menekankan : (1) kewajiban Pemerintah membiayai penyelenggaraan wajib belajar; (2) kewajiban Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % APBN dan APBD; dan (3) kewajiban Pemerintah untuk memajukan IPTEK .

Para pendiri Republik yakin bahwa hanya melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui terselenggaranya satu sistem persekolahan nasional yang merata relevan dan bermutu upaya memajukan kesejahteraan umum melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia akan dapat terlaksana. Karena ketiga misi lainnya keterlaksanaannya akan tergantung pada kualitas sumber daya manusia, seperti kesimpulan Harbison dan Myers.

“Indeed, if a country is unable to develop it’s human resources, it can not build anything else, whether it be a modern political sistem a sense of national unity or prosperous economy”.

Dan juga Bappenas.
“Indonesia needs to invest more in human development – not just to fulfil it’s people basic rights but also to lay the foundations for economic growth and to ersure the long term survival of it’s democrazy. This investment is substantional but clearly affordable”.

Selanjutnya akan dianalisis pasal 31 UUD 1945 sebagai landasan strategis pengembangan sumber daya manusia.

IV. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
Berbagai Negara yang kini menjadi Negara maju, terutama yang memiliki filosofi kenegaraan yang tertuang dalam UUD-nya, yang mantap kehidupan politiknya adalah Negara yang sejak kemerdekaannya telah menempatkan pendidikan sebagai landasan bagi pembangunan Negara. Karena itu pula para pendiri Republik seperti yang telah disinggung yang menganut paradigm “To build nation build schools” menetapkan kewajiban “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” (pasal 31 ayat (2) sebelum amandemen; yang menjadi pasal 31 ayat (3) setelah amandemen).

Walaupun UUD 1945 yang dirumuskan oleh para Pendiri Republik telah menetapkan pemerintah bertanggung jawab “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, tetapi pada era Orde Baru pada saat pada Pendiri Republik tidak terlibat lagi dalam penyelenggara pemerintah Negara paradigm baru yang hakekatnya bertentangan dengan ideology Negara Pancasila yang adalah Negara kesejahteraan, yaitu menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua. Sejak saat itu mengikuti pendidikan dari SD sampai Pendidikan Tinggi harus membayar (SPP).

Kenyataan seperti ini yang telah mendorong MPR RI (1999-2004) melakukan amandemen terhadap pasal 31 agar lebih jelas makna yang tersirat, dari dua ayat menjadi lima ayat, seperti tertulis di bawah ini :

Sebelum Amandemen Pasal 31 Sesudah Amandemen Pasal 31
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan yang tertulis pada ayat (2) yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, pada ayat (4) yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan ketentuan ayat (5) yang mewajibkan pemerintah memajukan IPTEK, hakekatnya dirumuskan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara kesejahteraan. Karena di Negara kesejahteraan pendapatan Negara hanyalah unyuk membiayai: (1) Pendidikan; (2)Kesehatan; (3) Pertahanan Negara; (4) Administerasi Negara; (5) Infrastruktur dasar sektor lainnya adalah sumber berpendapatan Negara. Karena itu di Eropa, terutama jerman, Swedia, dan Finlandia, pendidikan dari SD sampai program Doktor tidak dipungut biaya.

Yang memprihatinkan adalah bahwa walaupun ketentuan pasal 31 diperjelas tetapi penyelenggara pemerintah Negara di Era Reformasi telah meneruskan paradigm Orde Baru seperti tertulis dalam pasal :
1) Pasal 46 ayat (1)
“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”
2) Pasal 6 ayat (2)
“Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”
3) Pasal 7 ayat (2)
“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”
4) Pasal 12 ayat (2)
“Setiap peserta didik berkewajiban : ikut menanggung biaya biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan
5) Pasal 49 ayat (3)
“Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ketentuan yang dikutip diatas menunjukkan betapa UU No. 20 Tahun 2003 dalam pembiayaan pendidikan bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
Ketentuan yang tertulis dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut yang nampaknya melatarbelakangi betapa penyelenggaraan pendidikan dasar tidak dibiayai sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, dan hanya diberi bantuan (BOS). Dalam pandangan penulis ketentuan-ketentuan tersebut dan praktek tidak dibiayainya penyelenggaraan pendidikan dasar sepenuhnya tidak hanya bertentangan dengan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, tetapi bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila. Di samping masalah yang terkait dengan wajib belajar penyelenggara pemerintah Negara melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi juga wujud upaya pemerintah untuk secara syah tidak perlu membiayai perguruan tinggi negeri, padahal pasal 31 ayat (3) secara tegas menetapkan kewajiban pemerintah “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, yang dalam priode pra-Orde Baru melalui UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ditegaskan pemerintah membiayai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan memberi subsidi kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Dari serangkaian ulasan ini jelaslah bahwa sebagai Negara Pancasila, Negara kesejahteraan, dan pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) pemerintah berkewajiban membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.

Seperti telah diulas pada bagian terdahulu bahwa Indonesia sebagai Negara Pancasila, di samping Negara kesejahteraan, adalah Negara kebangsaan, karena menganut sistem Negara kebangsaan. Para pendiri republik dalam UUD 1945 menegaskan perlunya “mencerdaskan kehidupan bangsa”, “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun disayangkan berbeda dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, UU No. 20 Tahun 2003 tidak memuat ketentuan tentang upaya membangun bangsa baik pada tujuan maupun isi pada rumusan tujuan pendidikan yang tertuang pada pasal 3, tujuan pendidikan yang lengkapnya tertulis :

“Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pertanyaannya bertanggung jawan kepada siapa tidak jelas, sedangkan UU No. 2 Tahun 1989 dalam rumusan tujuan tertulis pada pasal 4 pada ujung kalimat tertulis :

“……….Serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Konsekuensi dari rumusan tujuan yang tertulis dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang kurikulum tidak ada kurikulum Bahasa Indonesia, adanya bahasa tidak ada kurikulum sejarah Indonesia. Disamping itu tidak ada kurikulum pendidikan Pancasila jadi berbeda dengan kurikulum yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 1989 yang dalam pasal 34 terdapay kurikulum : (1) Pendidikan Pancasila; (2) Bahasa Indonesia; (3) Sejarah Indonesia dan sejarah umum.

Disamping itu dalam UU No. 20 Tahun 2003 ada ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan/Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sekolah bertaraf nasional pasal 50 ayat (3) suatu ketentuan yang secara tersirat memandang bahwa yang nasional itu di bawah internasional, suatu sikap “inlander”. Penulis tidak menentang upaya agar mutu pendidikan nasional tidak kalah dengan mutu sekolah dimanapun juga, tidak lain karena kita sedang membangun Negara kebangsaan. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya ketentuan yang secara tidak langsung mengijinkan anak Indonesia di tanah airnya sendiri sekolah di sekolah asing, seperti tertulis dalam pasal 65 ayat (2) yang tertulis :

“Lembaga pendidikan asing pada tingkat dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga Negara Indonesia”.

Perlu diketahui semua Negara kebangsaan, berupaya agar warga negaranya di manapun juga memperoleh pendidikan, terutama pendidikan tingkat wajib belajar, nasional, dalam suasana Negara bangsanya. Karena itu kita mengenal American School, British School, dan Deutche Schule, dan Indonesia sejak era pendiri republik mengenal sekolah Indonesia di Negeri Belanda, di Mesir, di Jeddah, di Jepang, di Thailand, di Singapore, di Malaysia, di Cheko, dan di Rusia. Tidak lain karena setiap Negara kebangsaan menghendaki generasi mudanya menjadi warga bangsa yang patriotik dan berkualitas.

Setelah membahas implikasi Pancasila sebagai ideologi Negara terhadap penyelenggaraan pendidikan pada taraf makro, yaitu pembiayaan dan materi pendidikan. Selanjutnya akan dicoba diulas proses pendidikan sebagai upaya membangun bangsa.

Penulis berpandangan bahwa pendidikan nasional hakekatnya adalah pendidikan kewarganegaraan agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam disiplin, baik disiplin sosial maupun disiplin nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas kerja, dalam kemampuan intelektual, kemampuan profesional/atau vokasional, dalam rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan dan kemanusiaan, serta dalam moral, karakter dan kepribadian. Manusia berkualitas seperti inilah yang diharapkan dihasilkan oleh proses pendidikan di sekolah.
Atas dasar persepsi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan manusia yang berkualitas seperti inilah, mengapa Senator John F Kennedy (1957) dan para Gubernur di Amerika Serikat mamandang bahwa keberhasilan Amerika Serikat dalam persaingan global ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran di sekolah. Secara empirik dan teoretik, sejak industrialisasi, sekolah adalah pendidikan nasional difungsikan untuk mendukung dan membangun negara peradaban lewat sekolah.

Pertanyaannya adalah “Sistem Pendidikan Nasional seperti apa yang dapat berfungsi menunjang Pembangunan Bangsa ?” Tulisan ini tidak bermaksud mengulas secara lengkap jawaban atas pertanyaan tersebut karena untuk itu ada artikel tersendiri yang telah ditulis6). Dalam pandangan penulis, yang menentukan kemampuan sistem pendidikan nasional suatu negara menghasilkan manusia berpendidikan yang mampu mendukung lahirnya negara bangsa yang kuat, disamping mutu proses pembelajarannya yang bermakna sebagai proses pembudayaan berbagai kemampuan, nilai, dan sikap, adalah manajemen dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dari segi pembiayaan inilah saya akan menyoroti dampaknya kepada pembangunan loyalitas dan kebanggaan warga bangsa kepada negara bangsa.

Dalam hemat saya,tingginya loyalitas warga bangsa terhadap negara bangsanya antara lain ditentukan oleh kepedulian Pemerintah suatu negara kepada warga negaranya. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional hampir seluruh negara Eropa (Jerman, Perancis, Belanda, seluruh negara Skandinavia), pendidikan dari SD sampai Universitas dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Pusat dan Negara Bagian). Karena itu sudah sepatutnya setiap warga negaranya dapat merasakan bahwa mereka dapat menjadi tenaga ahli (profesional), teknisi andal dan lainnya karena dibiayai negara. Karena itu kita tidak heran bahwa kaum pekerja Jerman bersedia diperpanjang jam kerja dan dikurangi penghasilannya demi perbaikan ekonomi Jerman . Dan tidak heran pula kalau seorang Presiden Jerman Von Weisaker (1980-an) atas himbauannya dalam satu hari dapat menghimpun dana untuk membantu kelaparan di Ethiopia sebanyak 150 juta US dolar.

Di Amerika Serikat walaupun mulai pertengahan tahun 1980-an untuk memasuki Universitas Negeri sudah mulai membayar, wajib belajar 12 tahun tetap dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah (Federal dan Negara Bagian), dan Pemerintah Federal tetap menyediakan dana 100 milyard US dollar untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah . Model pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nasional seperti inilah dalam pemahaman saya, merupakan salah satu faktor yang menentukan rasa kebangsaan, kebanggaan sebagai warga suatu bangsa, dan loyalitas terhadap negara bangsa. Karena itu kita menyaksikan betapa bersatunya rakyat Amerika Serikat pada saat menghadapi krisis, baik Perang Dunia II, September 11, dan Huricane Katrina.

Dipandang dari sisi ini UUD 1945 sesungguhnya berkehendak menyelenggarakan pendidikan nasional seperti yang dilaksanakan negara bangsa yang lain. Tetapi akhir-akhir ini walaupun pasal-pasal UUD 1945 telah mempertegas tanggung jawab Pemerintah untuk membiayai pendidikan tetapi praktek penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi semakin jauh dari semangat dan aksara yang digariskan dalam UUD 1945. Karena itu kita tidak usah heran kalau para sarjana yang selama sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi dibiayai oleh orang tua tidak merasakan jasa Pemerintah.

Mereka menggunakan paradigma “rate of return”. Jadi investasi yang telah ditanam oleh orang tua selama sekolah harus kembali, akibatnya generasi muda menjadi tipis patriotisme, mudah-mudahan tidak hilang patriotisme. Yang berbahaya adalah kalau selama sekolah ada generasi muda yang dibiayai oleh pihak yang berencana untuk mengubah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mudah-mudahan pandangan spekulatif ini tidak benar.
Disamping dimensi pembiayaan yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen penyelenggaraan, untuk itu bagian berikut akan mengulas “manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional”.

V. Manajemen Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Mampu Menunjang Pembangunan Negara Pancasila Yang Cerdas Kehidupannya dan Maju Kebudayaan Nasionalnya

Dari bagian pendahuluan sampai bagian IV kiranya jelas bahwa pembangunan Negara bangsa Indonesia yang pada saat Proklamasi Kemerdekaan belum terwujud dan tingkat perkembangannya, diukur dari peradaban dunia sejak pertengahannya abad ke-20, tertinggal hampir 400 tahun, keberhasilannya diletakkan pada kemampuan kita menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ditetapkannya misi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kebudayaan nasional, dan ditetapkannya kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu “sistem pengajaran nasional”, adalah indikasi betapa para pendiri republic melalui UUD 1945 menganut paradigma “Build Nation Build School”. Namun setelah hampir 67 tahun kita merdeka menyelenggarakan pendidikan nasional, kondisi kehidupan bangsa dalam segala aspeknya masih belum mantap bahkan tertinggal dari Negara tetangga yang kemerdekaannya lebih kemudian dari Indonesia. Atas dasar ini kita patut mempertanyaakan “apa yang salah dengan penyelenggaraan pendidikan nasional?” bagian terakhir tulisan ini dengan topik “manajemen penyelennggaraan pendidikan nasional antara lain bertujuan menjawab pertanyaan pokok tersebut”.

Manajemen dalam tulisan sesuai dengan pandangan Richard L. Daft meliputi kegiatan : merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan memonitor. Pertanyaan yang akan diulas dalam tulisanini adalah seberapa jauh terdapat kesinambungan antara perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan monitoring dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dari tingkat nasional, daerah, lokal, sampai satuan pendidikan?

1. Dalam kaitan ini dengan tahap perencanaan rumusan (goal) yang meliputi juga tujuan yang hendak dicapai sesungguhnya UU No. 20 Tahun 2003 telah memberikan landasan yang kokoh. Dalam pandangan penulis ketentuan yang tertulis dalam pasal 1 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (3), dan pasal 5 ayat (1), sesungguhnya merupakan ketentuan yang relevan dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu berikut penulis kutip sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat (1)
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

2) Pasal 3
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

3) Pasal 4 ayat (3)
“ Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”.

4) Pasal 5 ayat (1)
“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
Bila ketentuan-ketentuan tersebut dijadikan sebagai landasan untuk merancang sistem persekolahan dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi dengan dukungan biaya yang memadai, dalam pandangan penulis dalam waktu 15 tahun Negara bangsa ini pasti akan cerdas kehidupannya. Marilah kita telaah satu persatu.

1) Konsepsi dasar tentang pendidikan yang kita anut sesuai dengan pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”, adalah konsepsi pendidikan yang sesuai dengan rekomendasi “Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan memasuki abad ke-21”, yang menuntut diterapkan empat pilar belajar (learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be). Pertanyaannya adalah “sudahkah kita rancang penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai dengan konsepsi dasar pendidikan secara yuridis kita anut?” Dalam pandangan penulis nampaknya belum terjadi, yang terjadi bahkan yang dalam dirinya bertentangan konsep tersebut.

Yaitu diselenggarakannya ujian nasional sebagai penentu kelulusan berdasarkan “tes obyektif” suatu kebijakan yang dalam dirinya bukan hanya bertentangan dengan konsepsi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan, tetapi bertentangan dengan dengan pasal 61 ayat (2) UU No, 20 Tahun 2003 yang tertulis sebagai berikut :

“Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

2) Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, dalam pandangan penulis merupakan terjemahan yang relevan dengan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan nasional seperti yang telah dikutip terdahulu adalah “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. Pertanyaannya pernahkah fungsi pendidikan nasional itu dianalisis makna dan indikatornya sebagai landasan perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek? Yang menarik adalah bahwa walaupun sejak tahun 1950 dengan UU No.4 Tahun 1950 sampai UU No. 20 Tahun 2003 tekanan dari tujuan pendidikan adalah membentuk karakter namun baru mulai tahun 2009 dipersoalkan masalah pendidikan karakter padahal menurut para pemikir pendidikan seperti Martin Buber dan Kihajar Dewantara hakekat pendidikan adalah pendidikan karakter. Apalagi dengan fungsi mengembangakan peradaban bangsa yang bermartabat. Apa makna peradaban bangsa? Cohen dalam artikelnya “civilization represents a distinct level of socialculture integration and thus a unique cultural-historical entity; it is more than the some of the cultures or nations within it. Although civilization tend to share several formal features in common, they do differ from each other in many ways in their values, institutional configuration, rates of change, military and religious policies, and the like.”
Dengan pengertian peradaban sebagai yang dimaksud oleh Cohen, berarti bahwa peradaban bangsa yang bermartabat meliputi segala dimensi kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk IPTEK. Seberapa jauh manajer pendidikan nasional dalam tahap perencanaannya memiliki visi tentang wujud peradaban yang bermartabat kehidupan demokrasi yang masih dalam taraf prosedural dan tradisional, kehidupan ekonomi yang pada tingkatan ekonomi pinggiran di era global dengan daya saing di bawah Malaysia dan Thailand, program perkembangan IPTEK yang diabaikan. Sebagai ilustrasi di abad ke-21 pada saat dunia terutama Negara maju mendudukan “university” sebagai mesin pembangunan ekonomi (university as the engine of economic growth), sehingga rata-rata Negara di dunia mengalokasikan dana 1% PDB, Amerika Serikat 2.5% PDB, China 3% PDB, Malaysia 2.3% PDB, Indonesia 0.23% PDB. Dari data ini menunjukkan betapa pengyelenggara Negara tidak memahami makna mengembangkan peradaban bangsa yang bermartabat. Dan tidak ada usaha sungguh untuk menjadikan pendidikan nasional mampu menunjang pembangunan peradaban bangsa yang bermartabat. Adanya upaya untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah membiayai penyelenggaraan universitas negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) seperti di tetapkan UU No. 9 Tahun 2009 yang di anulir oleh Mahkamah Konstitusi dan dirancangnya RUU tentang perguruan tinggi yang merupakan upaya menghidupkan kembali BHMN adalah bukti tidak dipahaminya makna “membangun peradaban bangsa yang bermartabat”.

3) Tujuan pendidikan nasional yang sasarannya adalah “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”, yang selaras dengan konsepsi dasar serta fungsi pendidikan nasional, nampak tidak secara konsisten dijadkan landasan untuk perencanaan pendidikan nasional. Dilaksanakan ujian nasional sebagai penentu lulusan, dan tidak dijadikannya 8 standar pendidikan nasional untuk merancang pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional merupakan bukti diabaikannya upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4) Ketentuan yang tertulis dalam pasal 4 ayat (3) tentang “pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan, nampak tidak secara sungguh-sungguh dijadikan landasan bagi perencanaan satuan pendidikan sebagai lingkungan belajar yang bermakna pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap.
5) Tentang hak warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan yang tertulis dalam pasal 12 ayat (1) tentang hak peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, namun tidak dijadikan landasan dalam perencanaan pendidikan. Bagaimana dengan tahap pengorganisasian?.
2. Pengorganisasian penyelenggaraan sistem pendidikan nasional
PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perencanaan pendidikan meliputi delapan bab dan dua ratus dua puluh satu pasal, memberikan ketentuan tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi, namun yang menarik adalah tidak adanya ketentuan bagaimana berbagai kegiatan seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituntut demikian tinggi itu dibiayai? Seperti dapat dikutip pasal 93 tentang penelitian yang isinya tertulis sebagai berikut :
1) Universitas, institut dan sekolah tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, enelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk :
a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan.atau olahraga; dan/atau
b. Menguji ulang teori, konsep, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah.norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi datau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi atau yang diakui Kementerian.
7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala imliah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan intelektual.
8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan.
Sengaja penulis merujuk PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan untuk menunjukkan betapa berbagai ketentuan yang tertuang dalam PP yang sudah diterbitkan dua tahun yang lalu itu belum nampak pelaksanaannya. Pertanyaannya bagaimana pengorganisasian peyelenggaraan satu sistem pendidikan nasioanl ditata sehingga segala fungsi tujuan pendidikan nasional yang secara konseptual ideal dapat terwujud.
Secara diagramatik organisasi penyelenggaraan pendidikan nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

Diagram Organisasi Penyelenggaraa Sistem Pendidikan Nasional

Bagaimana hubungan manajemen antara Pusat, Propinsi, dan Kabupaten? Mengingat sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 yang merupakan penjabaran UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menetapkan penyelenggaraan pendidikan bukan urusan wajib pemerintah pusat melainkan urusan wajib pemerintah daerah (pasal 7 ayat (2) PP 30 Tahun 2007), secara manajemen tidak ada hubungan hierarki dan komando antara pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dalam kutipan berikut.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan

1. Kebijakan dan Standar 1.
a. Penetapan kebijakan nasional pendidikan .

b. Koordinasi dan singkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi.
c. Perencanaa strategis pendidikan nasional.

2.
a. Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).
b. Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.
3. Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal. 1.
a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di propinsi sesuai dengan kebijakan nasional
b. Koordinasi dan singkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi
c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional.

2.
a. _

b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat propinsi

3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. 1.
a. Koordinasi dan singkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar propinsi.
b. _

c. Perencanaan operasioanl program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat propinsi dan nasional
2.
a. _

b. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

3. Pengelolaan dan pennyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menegah dan pendidikan nonformal.

2. Pembiayaan 1.
a. Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal
b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.

c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
1.
a. _

b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. 1.
a. _

b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
c. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

3. Kurikulum 1.
a. Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.

c. Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.
2.
a. Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 1.
a. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah.

c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah.
2.
a. _

b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.

3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah
1.
a. Koordinasi dan supervise pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
2.
a. _

b. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikananak usia dini dan pendidikan dasar.
3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

Dari gambaran tentang pembagian urusan atara pusat dan daerah, kiranya patut dipertanyakan seberapa jauh fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang konsep filosofinya begitu ideal dapat dilaksanakan, apalagi kalau dalam hal pembiayaan, dalam segala tingkatan tidak ada yang bertanggung jawab seperti yang dikehendaki oleh pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Pemerintah dari pusat, propinsi sampai kabupaten hanya bertanggung membantu. Padahal pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tentang wajib belajar SD dan SMP ditetapkan pemerintah wajib membiayainya.
Disamping itu dalam ilmu manajemen dinyatakan bahwa agar pelaksanaan manajemen suatu program seperti sistem pendidikan nasional dapat terlaksana secara efisiesn dan efektif, para manajer dari yang teratas dari Menteri (bahkan Presiden RI karena Presidenlah yang bertanggung jawab melaksanakan segala ketentuan yang tertulis dalam pasal 31 UUD 1945, sedangkan Menteri hanyalah pembantunya) sampai manajer satuan pendidikan harus memiliki kemampuan interpersonal, dan teknis. Makin tinggi posisi hierarkis seorang manajer makin diperlukan penguasaan konseptual yang tinggi dan makin rendah kedudukan hierarkis seseorang manajer makin diperlukan pembelajaran teknisnya. Yang jelas pada tingkatan apapun seorang manajer harus menguasai ketiganya (konseptual, interpersonal, dan tekhnis).
Pertanyaannya adalah bagaimana penguasaan para manajer pendidikan kita dari yang tertinggi sampai terendah? Penulis tidak menilainya, tetapi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah oranisasi penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional sudah memadai diukur dari efektifitasnya sehingga menjadikan pendidikan nasional mampu melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional? Ini yang perlu di evaluasi.
Tiadanya hubungan hierarki dan garis komando antara manajer nasional, propinsi sampai kabupaten untuk pendidikan dasar sampai pendidikan menengah menjadikan masalah kesinambungandan konsistensi antara rancangan pada tingkat nasional dengan pelaksanaannya pada tingkat satuan pendidikan, padahal dalam manajemen dimensi ketiga adalah kepemimpinan
3. Kepemimpinan sebagai salah satu unsur dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional
Kepemimpinan dari seorang manajer puncak akan menumbuhkan motivasi dan komitmen para manajer di daerah (propinsi dan kabupaten/kota) untuk dengan sungguh-sungguh menterjemahkan dan melaksanakan rancangan dan program pendidikan nasional yang telah menjadi kebijakan nasional. Pertanyaannya adalah mekanisme seperti apa yang dapat menjamin kepemimpin nasional dapat dirasakan oleh manajer dan para pelaksana pendidikan? Dengan membaca diagram organisasi PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 17 Tahun 2010, penulis sukar merasakan manajer tingkat nasional akan dapat dengan mudah melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Untuk mengetahui seberapa jauh segala rencana dan kebijakan nasional dilaksanakan sesuai konsep dan filosofi yang diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU No. 20 Tahun 2003 dilakukan monitoring.
4. Monitoring sebagai salah satu unsur dari manajer pendidikan nasional
Secara keilmuan disamping perencanaan, perngorganisasian dan kepemimpinan, kegiatan manajer suatu sistem pendidikan meliputi juga monitoring agar suatu perencanaan dapat diketahui efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya. Dalam mencapai sasaran diperlukan umpan balik (feedback), untuk itu monitoring yang dilakukan terus menerus dapat digunakan untuk memperoleh informasi sebagai feeback. Sebagai ilustrasi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 di perjelas dengan UU No. 19 Tahun 2005 penyelenggaraan pendidikan nasional mengacu 8 standar (isi, proses, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kompetensi lulusan, system evaluasi, keuangan dan manajemen). Pertanyaannya adalah monitoring atau evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh 8 standar tersebut dilaksanakan dan dipenuhi. Melihat dari tiadanya hubungan hierarki dalam pengorganisasian nampaknya kita sukar memperoleh informasi yang sahih dan dapat dipercaya. Sesungguhnya manajer Pusat memiliki aparat di daerah yaitu Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), tetapi seberapa jauh LPMP memiliki fasilitas, tenaga dan dukungan untuk melakukan fungsi monitoring? perlu dikaji lebih lanjut. Tetapi pertanyaan lebih lanjut adalah seberapa jauh informasi yang masuk sebagai bagian dari feedback benar-benar dijadikan bahan untuk menyempurnakan/ mengubah suatu kebijakan atau problem? Tetap dilaksanakannya ujian nasional yang secara konseptual bertentangan dengan konsepsi, fungsi, dan tujuan pendidikan yang dianut UU No. 20 Tahun 2003 dan dalam praktek banyak ekses negatifnya menunjukkan dimensi pentingnya feedback/ monitoring untuk terus menyempurnakan kebijakan pada program diabaikan.
Dari serangkaian ulasan dan analisis yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional dapatlah ditarik beberapa kesimpulan :
1. Tiadanya hubungan hierarki dan garis komando antara manajer tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan melalui manajer tingkat propinsi dan kabupaten/kota sukar dapat diharapkan terwujud dan terlaksananya tujuan dan fungsi pendidikan nasional.
2. Tidak adanya peraturan pemerintah yang secara tegas menetapkan tanggung jawab pemerintah, dalam pembiayaan pendidikan baik pusat, propinsi, maupun kabupaten yang dalam hakekatnya bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 tidak memungkinkan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sesuai dengan konsepsi dan filosofi pendidikan nasional dan standarnya dapat terlaksana secara relevan, efisien, dan efektif.
3. Tidak adanya upaya yang secara sistematis dan sistematik untuk menterjemahkan makna yang terkandung dalam konsepsi, fungsi, tujuan dan prinsip yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjadi rencana dan program untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sampai ke-tingkatan satuan pendidikan menjadikan penyelenggaraan pendidikan tidak akan mampu melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.
4. Berbagai kenyataan yang diungkapkan dari butir (1) sampai (3) menunjukkan bahwa desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai model manajemen oendidikan nasional yang dalam dirinya bertentangan dengan pasal 31 ayat (3) UUD 1945, telah gagal dan perlu ditinjau kembali.
5. Belum berhasilnya Negara bangsa Indonesia yang telah merdeka hampir 67 tahun dalam membangun masyarakat Negara yang secara politik, stabil, kokoh, dan utuh, secara ekonomi makmur dan berdaya saing tinggi, yang secara social penuh kedamaian dan toleransi, dan secara budaya maju dalam segala dimensinya, tidak lain karena amanatnya UUD 1945 yang mewajibkan (1) pemerintah (pemerintah pusat) “mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional”; (2) menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (3) dan kewajiban pemerintah membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib, tidak dilaksanakan.
Demikian beberapa pokok pikitan untuk kita bahas.

Jakarta, Januari 2010
Penulis

Prof. DR. H. Soedijarto, MA
Guru Besar UNJ
Ketua Dewan Direktur CINAPS
Ketua Dewan Pembina ISPI
Anggauta Dewan Pembina PB PGRI
Anggauta Forum Konstitusi
Wakil Ketua Yayasan Indonesia – Jerman
Ketua Dewan Pakar PPA GMNI

Tulisan lain yang berkaitan:

imgKesaksian para Tokoh Terhadap Almarhum Prof. Soedijarto (Sunday, 29 January 2017, 136 views, 0 respon) Ketokohan almarhum Prof. Soedijarto tidak diragukan. Ia dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia sejati. Beberapa tokoh memberikan apresiasi atas...
imgSelamat Jalan Prof. Soedijarto (Sunday, 29 January 2017, 249 views, 0 respon) KARANGAN BUNGA : Karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa dari Pengurus Pusat ISPI untuk almarhum Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. (Ketua Dewan...
Tulisan berjudul "Desain Manajemen Mengusahakan dan Menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional Sesuai dengan UUD 1945" dipublikasikan oleh Admin ISPI (Thursday, 15 August 2013 (14:15)) pada kategori Karya Tulis, Makalah. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.