Oleh Waristo
Pematangsiantar, Sumut, 2/7 (Antara) – Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun menyoroti keterlibatan Dinas Pendidikan Pematangsiantar dalam proses penerimaan siswa baru (PSB) di sekolah-sekolah negeri.
“Tidak sesuai dengan semangat manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam ketentuan pendidikan,” ujar Ketua ISPI Pematangsiantar-Simalungun Marolop Panjaitan MPd, Rabu.
“Harusnya penerimaan siswa baru di sekolah negeri dari semua tingkatan merupakan wewenang sekolah masing-masing dan pemerintah melalui Dinas Pendidikan hanya melakukan pantauan jalannya proses,” kata Marolop. Apalagi pengumuman itu tidak transparan mulai dari pendaftaran, penyusun soal dan nilai yang diperoleh tidak ditampilkan sehingga memunculkan anggapan buruk. “Wajar orang tua yang anaknya berprestasi selama di SMP, dan ketika pengumuman namanya tidak tercantum, menjadi curiga. Makanya perlu keterbukaan,” kata Marolop. Ketua ISPI berharap ke depan penerimaan siswa diserahkan ke pihak sekolah secara penuh supaya para guru mendidik siswa yang memang memiliki kemampuan akademis. Marolop juga menyampaikan ketidak sependapatan dengan adanya istilah sekolah unggulan karena tidak mencerminkan keadilan dan kebersamaan serta menimbulkan ‘gap’ dengan sekolah lain dan antarsiswa. “Tidak perlu itu. Kalaupun seperti itu harus ditentukan kriteria atau indikator sekolah unggulan dan sekolah diberi kesempatan berkompetisi,” kata Marolop. ***3***
Marolop menyampaikan keprihatinan dengan munculnya protes keras dari ratusan orang tua siswa hasil pengumuman penerimaan siswa baru di salah satu SMA Negeri yang disinyalir dari Dinas Pendidikan, bukan dari pihak sekolah.
(T.KR-WRS/C/Suparmono/Suparmono)