Redistribusi Guru dan PPDB Multientry

Oleh: Jaja Jamaludin
Pemerhati dan Praktisi Pendidikan, Pengurus IKA UPI Bandung, Anggota ISPI dan tinggal di Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan

Untuk kesekian kali, Irman Yasin Limpo yang akrab dipanggil None, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,   menggagas kebijakan revolusioner di  Bidang Pendidikan (HU. Fajar, 6 Juli 2017). Kali ini, beliau menggagas kebijakan Redistribusi Guru di seluruh Sulsel. Konsep dan gagasan ini, patut diapresiasi menyusul dan sangat terkait dengan kebijakan PPDB multientri yang sangat variatif itu.

Dalam perspektive tata kelola pendidikan, langkah None, dapat dianggap cukup pioneer, karena tampaknya melakukan restorasi pendidikan tidak dalam perspective variable yang tunggal. Beliau secara bersamaan dengan kebijakan PPDB Multientri (jalur domisili, prestasi, afirmasi dan akademis) sekaligus juga meredistribusi guru. PPDB multi entri sangat jelas memberikan implikasi yang akan sangat signifikan bagi pemerataan kualitas  dan kuantitas raw-input yaitu calon siswa di setiap sekolah. Melalui PPDB multientrilah, dapat diejawantahkan heterogenitas kapasitas dan kapabilitas akdemik raw-input sekolah (calon siswa). Dengan demikian, tidak lagi terjadi penumpukan secara ekstrim siswa yang berprestasi tinggi di satu-dua sekolah saja. Sementra di sekolah lainnya, calon siswa yang kemampuannya sedang dan rendah. Dengan demikian, di setiap sekolah dapat ditemukan heterogenistas raw-input (calon siswa). Selain itu, PPDB multri entri juga menjamin sekolah berada pada koridor yang berkeadilan dan inklusif. Itulah, mission dasar sekolah mewakili tugas Negara harus menciptakan aksestibilitas   bagi setiap awarga Negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaiman jenjang yang dipilihnya secara berkeadilan.

Pada perpektive pendidik/Guru, None, melakukan gebrakan signifikan dengan meresdistribusi setidaknya 1000 guru. Faktor yang amat determinative dalam tatakelola sekolah adalah eksistensi dan kompetensi guru. Jika redistribusi ini, berdampak baik pada pemerataan kualitas pendidik di seluruh sekolah di sulsel, maka, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, telah secara afirmatif mewakili Negara menunaikan keawajiban Negara terhadap warganya, yakni mendapatkan kualitas pendidikan dengan meredistribusi guru-guru berkualitas di berbagai daerah di Sulsel.   Model pemimpin seperti inilah Sejatinya yang diharapkan public dimana melakukan perubahan adalah sebuah keniscayaan.  Memang bukan saja redistribusi guru tetapi juga redistribusi pimpinan sekolah (kepala sekolah) juga sama perlunya dalam pemeraan kualitas tata kelola sekolah. Mungkin saja ke depan, redistribusi kepala sekolah yang dinilai potensial dan prestatif dilakukan resdistribusi kepala sekolah di seluruh jenjang pendidikan di sulsel. Jika redistribusi guru menjamin kualitas pembelajaran di kelas sebagai frontliner sekolah dpat berjalan dengan baik. Maka, redistribusi kepala sekolah akan menjamin peningkatan kualitas tata kelola sekolah yang jauh lebih baik lagi. Tata kelola sekolah tidak kalah penting bahkan factor manajemen dan kepemimpinan sekolah merpakan factor determinative bagi pengelolaan sekolah yang berkualitas dan akuntabel.

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel ini patut di apreasi bahkan di dorong secara lebih massif dan menyentuh pada variable-variabe determinative lainnya, misalnya redistribusi sumber daya sekolah yang lain. Jika kebijakan redistribusi  aksestibilitas pada tataran raw input, redistribusi guru berkualitas dan redistribusi sumber daya sekolah yang lain dilakukan dalam —setidaknya—3 tahun berturut-turut, maka implikasi dan rekayasa pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan di sulsel bukan saja sudah  on the right track melainkan akan banyak implikasi lain seperti atmosfer kompetitif seluruh sekolah se Sulawesi selatan akan terjadi secara cultural.

Resistensi Awal

Kebijakan PPDB multientri dan redistribusi guru, bukan tanpa hambatan. Setidaknya, tanggapan sejumlah kalangan seperti orang tua banyak yang keberatan. Pada Umumnya para orang tua dan siswa yang bersangkutan banyak yang merasa terhambat untuk masuk ke sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit tetapi karena nilai akhir yang dimiliki oleh siswa tersebut berada pada range di tengah, maka di sekolah favorit tersebut trerdegradasi. Para siswa seperti ini harus mangambil alternative sekolah pilihan kedua atau pilihan ketiga. Disinilah sesungguhnya PPDB multientri telah efektif meratakan raw input siswa yang berkemampuan diatas rata-rata (middle up) di sejumlah sekolah yang selama ini menerima siswa yang middle-down.

Dalam perpsektive siswa dan orang tua siswa tertentu boleh jadi banyak mengecewakan. Oleh karenanya, DISDIK provinsi diharapkan melakukan redistribusi guru dan redistribusi sumber daya sekolah sekaligus agar masyarakat lebih cepat menerima reasoning tentang kebijakan pemereataan mutu pendidikan sekolah.

Melunasi janji Konstitusi

Langkah progresif None sebagai kepala Dinas Pendidikan ini, tidak banyak dilakukan oleh kepala dinas yang lain di daerah lain. Dimana secara bersamaan, redistribusi calon siswa dibarengi dengan redistribusi guru sebagai factor yang penting dalam pembelajaran. Jika pemerataan sumberdaya sekolah untuk seleruh sekolah se sulsel dapat tercapai dengan baik, maka pada kondisi ini provinsi Sulawesi selatan dapat menjadi contoh yang  baik bagaimana pemerintah daerah mewakili Negara menunaikan janji konstitusi dalam pemerataan kualitas pendidikan.  Kita berharap, langkah  ini dapat dipahami dan diikuti oleh stakeholder pendidikan. Oleh karena tanpa ada langkah-langkah progresif seperti ini, kita sudah bosan kalau tidak jenuh mendengar kata-kata manis dalam kebijakan pendidikan.

Dampak Multiple-Effect

Kebijakan redistribusi sumber daya pendidikan di sekolah menengah atas yang gagas Disdik Pemprive Sulsel, dalam 3-5 tahun kedepan akan berdampak sangat signifikan bukan aja bagi dunia pendidikan tetapi juga bagi dinamika tata kota, terutama kota-kota yang mulai mengalami ancaman kemacekan lalu lintas di pagi dan sore hari seperti kota Makassar ini. Gara-gara transportasi didominasi anak sekolah, jalanan menjadi macet. Melalui redistribusi calon isiswa, diharapkan member effect positif berkurangnya intensitas trasportasi  oleh para siswa. Oleh karena lebih dari 40% proporsi jalur domisilai masuk sekolah diperuntukan bagi siswa yang berdomisili tidak lebih dari radius 2 km dengan sekolah terdekat dari tempat tinggal domisili siswa. Ini berarti para siswa yang domisili 2 km daris sekolah hanya akan berkontribusi pada penggunakan transportasi sejauh 2 km saja.

Efect positif lain adalah dihampir semua sekolah akan terjadi heterogenitas kemampuan akademik calon siswa yang justtu disinilah letak mission dasarnyan fugngsi sekolah negeri milik Negara dalam melayani hak dasar pendidikan warganya. Selain itu, iklim sekolah akan menjadi kompetitif. #walluhuAlam#

***

Tulisan lain yang berkaitan:

Merangsang Guru Aktif dalam Pengembangan Profesi (Tuesday, 30 April 2013, 321 views, 0 respon) GROBOGAN – Guru saat ini dituntut untuk senantiasa berkembang. Untuk merangsang guru agar aktif dalam pengembangan profesi tersebut, Ikatan...

Guru, Keluarlah dari Zona Nyaman! (Saturday, 20 October 2012, 391 views, 0 respon) Oleh: Tri Marhaeni Pudji Astuti Ketua Bidang Peningkatan Karir ISPI jateng, guru besar Antropologi Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu...

Bu Nurul, Sosok Wanita Karier plus Ibu Rumah Tangga (Monday, 9 April 2012, 362 views, 0 respon) Oleh: Deni Kurniawan As’ari Humas ISPI dan Webmaster www.ispi.or.id Namanya Nurul atau lengkapnya Nurul Mukaromah. Lahir di Cilacap, pada 26...

APAKAH ANDA SUDAH LAYAK MENJADI SEORANG GURU ? (Saturday, 5 March 2011, 4,227 views, 68 respon) Oleh : Susan Nurhasanah Solihah Susan Nurhasanah SolihahAda sebuah saran yang bijak untuk para guru “ Jikalau anda ingin menjadi seorang guru yang...

Guru dan Penghasilan Tambahan (Thursday, 27 January 2011, 1,180 views, 818 respon) Oleh: Dra. Rudi Mulyatiningsih, M.Pd –Guru SMP N 2 Purbalingga, Anggota ISPI– PENGHASILAN tambahan guru berupa kesejahteraan di luar gaji...