Laporan Hasil Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia

TEMA SEMINAR :
“Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan”

Subtema :

1. Redesain Sistem Nasional Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen pendidik
3. Redesain Sistem Kurikulum
4. Sistem pendanaan pendidikan
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Evaluasi Sistem pendidikan

TUJUAN
Seminar nasional bertujuan untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dan merumuskan desain utuh sistem dan desentralisasi pendidikan. Secara lebih rinci, pemikiran-pemikiran yang dihimpun mencakup pemikiran sebagai berikut. Redesain Sistem Nasional Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen pendidik

1. Redesain Sistem Nasional Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Redesain Sistem Pendidikan dan Manajemen pendidik
3. Redesain Sistem Kurikulum
4. Sistem pendanaan pendidikan
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan
6. Evaluasi Sistem pendidikan

REKOMENDASI HASIL SEMINAR
Rekomendasi Umum tentang Desain Sistem Pendidikan Nasional

1. Diperlukan upaya sunggung-sungguh untuk menelaah kembali  dan merumuskan ulang filosofis dan hakekat pendidikan, sehingga ditemukan bangun filsafat pendidikan yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan pendidikan profesi guru dan kurikulum pendidikan nasional yang dapat menghasilkan individu berkarakter,  kompeten, adaptif, dan menjadi agen dan pelaku perubahan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 .
2. Perlu segera disusun desain induk (grand design) pendidikan nasional tahun 2012-2045 yang memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun generasi muda yang disusun atas dasar; 1) tujuan nasional kehidupan berbangsa dan bernegara, 2) potensi alam sosial dan kultural Indonesia, 3)  isu-isu trategis, hasil-hasil penelitian dasar dan penelitian kebijakan serta pemikiran-pemikiran dari pakar dan tokoh masyarakat terkait, dan 4) berbagai tantangan dan prospek dalam pergaulan antar bangsa.

Rekomendasi Desain Sistem Nasional Pengelolaan Pendidikan Nasional

1. Perlu upaya yang sitematis dan sistemik untuk menerjemahkan makna yang terkandung dalam konsepsi, fungsi, tujuan dan prinsip yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 menjadi rencana dan program untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sampai ke tingkat satuan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan nasional dapat melaksanakan fungsi konstitusionalnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.
2. Perlu peninjauan kembali (review) tentang desentralisasi kebijakan pendidikan nasional melalui perancangan dan penataan model manajemen pendidikan nasional, sehingga terbangun sebuah sistem pengelolaan nasional pendidikan yang memiliki line of command yang jelas dari pusat sampai ke daerah tanpa terputus dan dihambat oleh birokrasi pemerintahan daerah, sehingga terciptalah satu kesatuan manajemen pendidikan nasional dari pusat hingga daerah yang utuh dan kokoh.

Sistem Kurikulum

1. Perlu dilakukan pengaturan kembali pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengembangan kurikulum yang mampu mewadahi pencapaian tujuan nasional pendidikan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Perlu pembagian tanggungjawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kurikulum antara lain: 1) pengembangan sebagian konten yang mewakili kepentingan nasional, 2) evaluasi nasional untuk mendapatkan dasar masukan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
3. Perlu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan konten kurikulum yang mewakili kepentingan daerah dan pembinaan pelayanan pendidikan.
4. Perlu ada satu keutuhan kurikulum pendidikan dasar, agar penjaminan mutu pendidikan dasar tetap terjaga dengan baik.

Sistem pendanaan Pendidikan

1. Perlu peninjauan kembali berbagai ketentuan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan atau ketiadaan aturan dalam pendanaan pendidikan.
2. Diperlukan adanya formula sistem pendanaan pendididikan di Indonesia dengan prinsip-prinsip yang sesuai menurut UU No 32 tahun 2004 seperti yang dikehendaki dalam reformasi keuangan negara. Formulasi yang disiapkan mampu meningkatkan keadilan pendanaan pendidikan di sekolah yang menunjang pelaksanaan prinsip manajemen berbasis sekolah. Implementasi dari formula ini juga diikuti dengan upaya rasionalisasi organisasi dan profesionalisasi personil daerah.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Diperlukan pelaksanaan kebijakan nasional tentang sarana dan prasarana pendidikan sehingga sebagaimana telah menjadi komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisidiknas dan PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
2. Perlu kebijakan nasional dan daerah untuk memanfaatkan potensi masyarakat dan lingkungan serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sebagai wahana peningkatan kualitas layanan pendidikan.
3. Perlu dibangun komitmen setiap pemangku kepentingan yang dimotori leh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi masyarakat, lingkungan dan peluang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi.

Evaluasi Sistem Pendidikan

1. Diakui bahwa evaluasi terhadap sistem pendidikan harus mencakup semua komponen dan pelaksanaannya mengacu kepada standar-standar yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terkendala dalam implementasinya yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan pendidikan terhadap fungsi dari 8 standar nasional pendidikan. Untuk itu diperlukan sosialisasi terhadap 8 standar nasional pendidikan yang melibatkan semua pihak termasuk organisasi profesi.
2. Sepakat, bahwa keberhasilan ujian nasional sangat tergantung pada kualitas siswa, kualitas guru, kualitas penyelenggara, dan komitmen serta kejujuran semua pihak. Untuk itu diperlukan sinergi antara berbagai pihak dalam rangka mewujudkan proses belajar pembelajaran yang berkualitas sebagai prasyarat pelaksanaan ujian nasional yang bermutu.
3. Sejauh ini diakui, bahwa kualitas ujian, kualitas soal, dan kualitas penyelenggaraan ujian, sudah memadai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan yang bersumber dari rendahnya integritas dari beberapa pihak terkait.

Rekomendasi Penataan Guru dan Pendidikan Profesi Guru (Lembaga penyelenggara)

1. Perlu pengaturan kembali manajemen guru (pengadaan, penempatan, pembinan, dan pengembangan) agar menjamin keterlaksanaan tugas profesional guru yang terbebas dari politisasi.
2. Implementasi redesign pendidikan guru perlu dirancang dan didukung oleh kebijakan dan rencana aksi (action-plan) kelembagaan sehingga model pendidikan guru dapat diimplementasikan secara utuh yang meliputi kegiatan sebagai berikut.
3. Pengembangan visi pendidikan guru yang jelas dan koheren dengan fokus peningkatan kualitas belajar siswa.
   Pengembangan belajar dan pembelajaran berbasis penelitian,
   Peningkatan reputasi akademik, akreditasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan profesional guru.
   Penguatan kelembagaan sekaligus kapabilatas manajemen untuk mengembangkan dan mengelola model-model pendidikan guru berikut perangkat keras dan lunak (soft ware dan hardware) yang relevan serta dibutuhkan.
4. Pendidikan guru harus diselenggarakan dalam satu keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
   Perlu penataan ulang lembaga penyelenggara pendidikan guru (LPTK swasta), baik dari sisi manajemen, pembiayaan, SDM dan inprastruktur yang dimiliki terutama yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dan profesi guru.

Tim perumus:
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
Prof. Dr. Ahman, M.Pd
Prof. Dr. Mustofa Kamil.
Prof. Dr. Azis Wahab, MA.
Dr. Soeprijanto, M.Pd.

Album photo kegiatan : klik