Ayo, Atasi Putus Sekolah!

BANDARLAMPUNG – Pengentasan masalah putus sekolah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Namun, menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk dituntaskan. Karena itu, seluruh stakeholder harus duduk bersama untuk menjawab persoalan ini.

Ketua Bidang Pengembangan ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) Lampung M. Thoha B. Sampurna Jaya menjelaskan, meski memiliki program pendidikan gratis, bukan berarti masalah selesai. Pemda perlu ”masuk” untuk membantu upaya menghilangkan problem itu.

Sebagaimana persoalan putus sekolah di Bandarlampung seperti diberitakan harian ini pada Sabtu (24/5). Pemkot mesti memediasi, mempertemukan orang tua (ortu) dengan pengguna tenaga kerja. ”Sebab, melanggar undang-undang karena mempekerjakan anak,” kata sekretaris umum IKA (Ikatan Keluarga Alumni) FKIP Unila itu.

Perusahaan dapat mempekerjakan ortu sesuai keterampilan mereka. Sehingga, ortu akhirnya mendapat pekerjaan dan penghasilan tambahan untuk mengangkat perekonomian keluarganya. ”Jadi si anak tidak perlu memikirkan bekerja membantu ortunya,” paparnya.

Dewan Penasihat Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI) Lampung Dr. Undang Rosidin menambahkan, putus sekolah biasanya terjadi di daerah pinggiran. Masyarakat berpikir pragmatis dan melihat dari apa yang dapat dilakukan oleh anak. ”Sebagian juga tidak berorientasi pada masa depan dan hanya melihat dari segi ekonomi,” ungkapnya.

Ia mengusulkan perlu ada beasiswa untuk anak tidak mampu, terutama biaya personal. Semisal bantuan sepatu, seragam, dan ongkos ke sekolah. Tak hanya itu. Faktor kesadaran masyarakat pun harus diperhatikan. Komite sekolah bekerja sama dengan masyarakat membangun pemahaman pentingnya pendidikan wajib sembilan tahun.

Seperti diketahui, masih saja ada siswa yang putus sekolah di Bandarlampung. Penyebabnya bukan lantaran tidak ada biaya. Karena Wali Kota Herman H.N. telah mencanangkan pendidikan gratis sejak jauh hari. Namun, lebih pada faktor hilangnya kemauan.

Dina Febriana adalah satu dari segelintir siswa di Bandarlampung yang mundur sebelum mengikuti ujian sekolah dasar/madrasah (US/M). Bocah 14 tahun itu lebih memilih membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja.

Menurutnya, bukan hanya dia yang putus sekolah. Kakak perempuannya yang nomor tiga, Indah (16), juga tidak melanjutkan studi ketika kelas 4 SD. Sama dengan dirinya, Indah kini bekerja di rumah makan. Adiknya yang nomor lima, Leo (11), juga putus sekolah ketika kelas 2 SD.

Bukan hanya keluarga Dina. Tercatat satu siswa dari SDN 1 Wayhalim Permai yang mundur dari sekolah dan tidak mengikuti US/M. Sementara di Kecamatan Telukbetung Utara, ada lima siswa yang mundur. Masing-masing dari SDN 2 Gulakgalik, SDN 2 Kupangteba, dan SDN Kupangraya. Sisanya dari MIN 1 Telukbetung. (fit/p3/c2/ade)

Sumber : Radar Lampung

Tulisan lain yang berkaitan:

Pemahaman Sekolah Masih Keliru Soal Program Akselerasi (Monday, 29 September 2014, 784 views, 0 respon) Sri Harmianto, Sekum ISPI Banyumas BANYUMAS, suaramerdeka.com – Pemahaman sekolah terhadap program kelas akselerasi selama ini, dinilai masih...

Guru penentu keberhasilan Kurikulum 2013 (Tuesday, 16 September 2014, 197 views, 0 respon) Warta WASPADA ONLINE SIMALUNGUN – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Kurikulum 2013 sebagai pedoman pelaksanaan...

MAN Sape Juara Lomba Dai/Daiyah dan Kasidah Rebana se-Kab/Kota Bima (Monday, 21 July 2014, 143 views, 0 respon) MAN Sape_Inmas (16/7/14), Di Bulan Ramadhan 1435 H MAN Sape mengutus siswa-siswinya untuk turut berpartisipasi dan memeriahkan Lomba Da’i/Da’iyah...

ISPI Soroti Disdik Pematangsiantar di PSB (Tuesday, 8 July 2014, 101 views, 0 respon) Oleh Waristo Pematangsiantar, Sumut, 2/7 (Antara) – Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun menyoroti...

Pengelola Pendidikan Berkualifikasi di Sumenep Masih Minim (Tuesday, 1 July 2014, 101 views, 0 respon) Drs. H. Ata'ur Rahman, S.Pd, M.Si KBRN, Sumenep : Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep menyusul sumber daya manusia yang...