Merenungi Grand Design Pendidikan Dalam Bingkai UU Sisdiknas

Thursday, 30 January 2014 (13:48) | 460 views | Print this Article

Sudah sangat sering terjadi perdebatan para elit bangsa dengan menempatkan persoalan ekonomi sebagai poros utama untuk perbaikan kehidupan bangsa, dengan berbagai mazhab dan pendekatannya. Namun hampir tak pernah secara serius para politisi berbicara dan berdebat tentang sebuah grand design pendidikan sebagai poros utama perbaikan kehidupan bangsa, dengan landasan filosofis dan kerangka pikir utuh tentang pendidikan. Mungkin karena pendidikan dipandang sebagai sebuah layanan yang tidak memiliki atau tidak perlu mempedulikan filosofi dan keilmuan pendidikan.

UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas adalah sebuah rujukan normatif yang sarat dengan landasan filosofi dan keilmuan pendidikan. Persoalannya adalah, apakah UU Sisdiknas telah dimaknai secara utuh dalam filosofi dan bingkai keilmuan pendidikan yang tepat, sehingga melahirkan kebijakan dan regulasi pendidikan secara utuh yang mengalir ke dalam penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik di sekolah? Orang bicara karakter bangsa, demokrasi, mutu SDM, daya saing dsb., semuanya menyisakan persoalan dan pendidikan acapkali menjadi bahan tudingan.

Mari kita melakukan kontemplasi terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Esensi pendidikan menurut Pasal 1 (1) UU Sisdiknas memposisikan peserta didik sebagai “pemikir” yang harus aktif mengembangkan potensi diri dan mencari makna dari dunianya. Di balik ayat ini terkandung sebuah pemahaman mendalam tentang proses belajar peserta didik yang berimplikasi kepada pembelajaran yang harus membangun nilai-nilai diskusi, kolaborasi, dan memaknai pengetahuan secara kultural, yang berbeda dari pengetahuan secara personal, membangun “intersubyektivitas” yang memungkinkan orang faham akan apa yang ter jadi pada orang lain.

Ukuran keberhasilan dan mutu pendidikan yang berhenti pada angka-angkaujian, menurut filosofi dan makna pasal dan ayat yang disebutkan, adalah sebuah kemunduran karena pembelajaran akan hanya menjadi sebuah proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan. Paradigma ini menempatkan peserta didik sebagai pebelajar imitatif dan belajar dari ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, prinsip, dan aplikasinya.

Pembelajaran akan menjadi sebuah proses linier, sebagai sebuah kontrak kerja antara guru dan peserta didik. Jika dilihat dari filosofi dan keilmuan pendidikan yang terkandung dalam ayat dimaksud, maka paradigma ini tidak konsisten dengan filosofi dan esensi pendidikan yang terkandung dalam UU Sisdiknas.

Fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 jelas-jelas menegaskan Tujuan Utuh Pendidikan Nasional (TUPN). Secara filosofis ada tiga domain TUPN sebagai satu keutuhan, yaitu:

(1) tujuan eksistensial yang terefleksikan dalam perkembangan kemampuan, watak atau karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat; (2) tujuan kolektif terwujud dalam kecerdasan kehidupan bangsa; (3) tujuan individual terwujud dalam perkembangan potensi peserta didik.

Tujuan eksistensial dan kolektif bukan lah sebuah agregasi tujuan individual, melainkan ada perekat kultural yang membangun kecerdasan kultural. Kecerdasan kulutural ini yang tidak terbangun dengan baik sehingga karakter, sikap demokratis, kerja keras, disiplin nasional, kerja berorientasi mutu tetap tersisa sebagai persoalan.

Persoalan keutuhan tujuan pendidikan nasional bukanlah persoalan kurikulum yang tertuang dalam struktur dan ragam pelajaran, melainkan sebuah keutuhan proses pembelajaran yang mengalir dari kebijakan dan regulasi yang berpayung secara konsisten kepada filosofi dan makna dari fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 itu.

Jika kita percaya kepada kompetensi, sudahkah standar kompetensi lulusan antar bidang studi dikaji silang sehingga diyakini mengan dung unsur-unsur yang dapat mengutuhkan pencapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga pembelajaran tidak berpusat pada tujuan-tujuan individual?

Sudahkah standar itu diikuti dengan disain pengalaman belajar yang harus dialami peserta didik untuk menguasai kompetensi dimaksud, yang berimplikasi kepada proses pembelajaran yang mendidik. Bias-bias pemahaman filosofis yang semakin ke hilir semakin lebar memerlukan pelurusan dan pemulihan, dimulai dengan pemaknaan ulang terhadap amanah UU Sisdiknas, dan menguji konsistensi regulasi dengan makna filosfis TUPN.

UU Sisdiknas sangat menghargai dan berakar pada martabat peserta didik dengan segala keunikannya. Keunikan-keunikan itu diakomodasi dengan amanah penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU No. 20/2003. Namun tentu saja penyelenggaraan diversifikasi layanan ini harus berdasar kepada prinsip-prinsip yang digariskan pada pasal 4, khususnya ayat 2, yang menegaskan bahwa “ Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.” Filosofi yang ada di balik regulasi ini mengandung implikasi bagi kurikulum yang terdiversifikasi yang berlangsung dalam keutuhan system, bukan layanan- layanan ekslusif.

Pendidikan anak berbakat atau unggul, yang dianggap sebagai pendidikan khusus, yang akhir-akhir ini menarik banyak sekolah untuk berlomba- lomba menawarkan program akselerasi tidak perlu dipandang sebagai sebuah upaya luar biasa. Pendidikan di tingkat individual seper ti itu harus dilihat dalam konteks pencapaian Tujuan Utuh Pendidikan Nasional. Pencapaian prestasi luar biasa seperti prestasi olimpiade fisika dan matematika, harus dilihat seperti halnya keberbakatan di bidang bulutangkis, tinju, dan catur, yang memang memerlukan takaran latihan yang jauh di atas takaran yang diperlukan oleh peserta didik lain sebagai warga negara biasa.

Pengembangan keberbakatan yang berorientasi membentuk perilaku “instant” yang menarik peserta didik dari habitat pembelajaran, karena dia dikarantina, akan menjadikan pendidikan lepas konteks dari Tujuan Utuh Pendidikan Nasional. Ada sebuah biaya peluang (opportunity cost) yang sangat mahal dalam program semacam ini, yang “harus dibayar” oleh sebahagian terbesar peserta didik yang tidak tersentuh program khusus pembinaan bakat dimaksud. Dan, jika program itu demikian adanya maka hanya akan merupakan kegiatan yang tidak berbeda dari kegiatan yang menyerupai kegemaran (hobby) saja. Tampaknya kita masih harus merenungi kembali filosofi yang ada di balik regulasi.

Semua contoh penyelenggaraan pendidikan yang disebutkan adalah sebuah “kultur pendidikan”, terbentuk atas kebijakan dan regulasi yang ditetapkan, yang memerlukan pelurusan dan pemulihan agar tumbuh kultur pendidikan yang lebih sehat.

Dalam kondisi global, hal yang akan mengemuka adalah legalitas status perorangan, bentuk-bentuk akuntabilitas, indikator kinerja dan penjaminan mutu, yang menuntut kepakaran tingkat tinggi untuk memperkuat daya saing ekonomi. Di dalam situasi seperti ini, model otonomi yang menekankan proteksi hukum, perlu diperkaya dengan nilai-nilai yang memungkinkan para pakar memandang dan menempatkan dirinya sebagai kata hati bangsa dan mengambil tanggung jawab atas pendidikan generasi muda dan kemaslahatan sosial.

Mesti dirancang sebuah grand design pendidikan alih generasi, yang berpayung pada Tujuan Utuh Pendidikan Nasional, yang menjadi bahagian dan bahkan menjadi poros utama dari proses membangun bangsa.

Grand design pendidikan sebagai sebuah skenario dalam menuntun bangsa ke jalan nilai-nilai moral dan spiritual, mengasuh dan mendidik warga negara menjadi bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakat, dunia, dan lingkungan alamnya, mewujudkan warisan nilai-nilai keadilan, keharmonisan, dan kesehatan lingkungan, serta mengembangkan nilai-nilai kerja keras, kebermutuan, dan kejujuran, sebagai faktor yang akan melengkapkan kesuksesan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam membangun daya saing bangsa.

Tulisan lain yang berkaitan:

imgProf. Sunaryo Kartadinata Dilantik Sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI oleh Presiden RI (Tuesday, 15 January 2019, 85 views, 0 respon) Jakarta, UPI Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7...
imgKetua Umum ISPI Prof. Sunaryo Jadi Narasumber Seminar Internasional (Sunday, 24 December 2017, 86 views, 0 respon) Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia...
imgPeran Ilmu Pendidikan Dalam Membangun Kejujuran dan Kemandirian Menuju Bangsa yang Bermartabat (Saturday, 18 February 2017, 208 views, 0 respon) Pendidikan Sebagai  Ilmu [1] Tujuan utama ilmu adalah untuk memperoleh pengetahuan yang reliabel tentang perilaku alam dan perilaku manusia ( George...
imgMembangun Kesiapan Manusia Indonesia hidup Dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Dunia Kerja Global : Tantangan Bagi Pendidikan dan Pendidikan Guru (Wednesday, 21 December 2016, 265 views, 0 respon) Oleh : Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. Guru Besar Ilmu Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling, Universitas Pendidikan Indonesia, Ketua...
imgKurikulum 2013 Jangan Diganti (Monday, 17 November 2014, 162 views, 0 respon) Ketua Umum PP ISPI, Prof. Sunaryo SOLO, suaramerdeka.com -Terlepas pro kontra serta kelebihan dan kekurangan, Kurikulum 2013 diminta untuk tidak...
Tulisan berjudul "Merenungi Grand Design Pendidikan Dalam Bingkai UU Sisdiknas" dipublikasikan oleh Admin ISPI (Thursday, 30 January 2014 (13:48)) pada kategori Karya Tulis, Opini. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.